1 January 2008

Aman dari otoritas penjaga keamanan?

Saya adalah salah seorang yang setuju dengan Barometer Korupsi Global yang dirilis majalah Tempo di edisi khusus akhir tahunnya. Dan saya mungkin hanya seorang di antara jutaan lainnya yang menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana korupnya kepolisian. Sementara saya hanya “tahu” korupnya polisi di bidang reskrim (resor kriminal) lewat berita di koran atau televisi, untuk bagian lantas (lalu lintas) saya sudah cukup akrab dengan perilaku korup polisi.

Saya punya pengalaman yang berkaitan dengan itu. Ceritanya begini. Tanggal 31 kemarin saya memperpanjang Surat Ijin Mengemudi (SIM) saya yang habis dua hari sebelumnya (tanggal 29 Desember). Saya dan Lida kemudian pergi ke Polwiltabes Bandung bagian Lantas di jalan Jawa (Lida juga punya komentar, tentang mujair :p ). Sesampainya di tempat parkir di depan kantor polisi itu, petugas parkir bertanya, “bade ngadamel SIM (mau buat SIM)?

Henteu, bade perpanjangan. (Engga, mau [ngurus] perpanjangan),” kata saya.

Sok, bade dipanguruskeun (Mau dibantu diuruskan)?”

Emangna sabarahaan kitu (Memangnya berapa [harganya]?),” pancing saya.

Kata si petugas parkir, “dua puluh tilu (dua puluh tiga). Di dalam bisa lebih mahal.”

Dalam hati saya berpikir, kok murah ya. Lida kemarin sempat menelepon kantor polisi dan mendapat jawaban “25” untuk biaya pengurusan perpanjangan SIM.

Dua puluh tilu rebu (Dua puluh tiga ribu)?” tanya saya sedikit bersemangat.

Dua ratus tilu puluh rebu (Dua ratus tiga puluh ribu),” di petugas membenarkan.

Karena gendok (kecewa sekaligus malu), saya tak berkata-kata lagi sambil meneruskan memasang kunci ganda motor. Si petugas masih tetap keukeuh menawarkan “jasa”nya itu. Sambil menolak saya terus berjalan ke arah loket resmi.

Baru beberapa meter meninggalkan tempat parkir, seorang petugas parkir yang lain bertanya hal serupa. “Bikin SIM?” “Engga, perpanjangan, pak,” kata saya sambil lalu. Sialnya, si petugas parkir itu kemudian berteriak ke salah seorang polisi yang berada agak jauh di depan saya. “Pak (saya lupa siapa nama di polisi), tah bade perpanjangan (Pak, ada yang mau memperpanjang [SIM])” Si polisi yang dipanggil itu kemudian mendekati saya sambil bertanya, “SIM (golongan) apa?” “SIM C,” sambut saya. “Sok, mana KTP-nya,” kata polisi berbadan gemuk itu. Dari perawakannya saya teringat kang Erwan Juhara, alumni Isola Pos. Tapi si polisi lebih gemuk.

Sejak saat saya dan Lida dihampiri polisi itu, Lida memang noel-noel tangan saya (tentu ditambah muka cemberutnya, haha..). Saya tahu apa maksud Lida. Lida sudah curiga si polisi ini tak lain dan tak bukan adalah calo juga. Mendapati seorang polisi menawarkan bantuan di luar ruang kerjanya memang mencurigakan, tapi saya mencoba berbaik sangka saja. “Masak polisi jadi calo juga sih,” kata saya dalam hati. Kami kemudian mengikuti si polisi ke sebuah pintu di samping loket. Di situ si polisi berkata, “tinggal biayanya, dua lima.” “Dua lima?” kata Lida. “Dua ratus lima puluh ribu, kan nembak,” kata si polisi. Lida yang sudah gemes dan jengkel itu kemudian meminta SIM dan KTP saya dari si polisi. “Kita urus sendiri aja, pak,” ketus Lida. “Boleh aja, tapi sekarang sudah tutup,” kata si polisi tak mau kalah. “Engga apa-apa,” kata Lida.

Sampai di situ saya menjadi penonton percakapan Lida dan si polisi, melongo tak percaya bahwa si polisi memang mau menipu kami. Hati saya berkata, “goblog!”

Dengan Lida yang masih ngedumel, kami kemudian bertanya ke Loket 5 tentang informasi cara perpanjangan SIM. Kami pun kemudian disuruh memfotokopi KTP terus ke bagian pemeriksaan kesehatan sebelum meneruskan ke Loket 1. Kami pun menelusuri tiap tahapan perpanjangan SIM itu satu-satu dengan sabar, tanpa “bantuan” petugas polisi.

Biaya yang saya keluarkan untuk mengurus perpanjangan SIM berkisar Rp 80.000. Buat yang akan mengurus perpanjangan SIM, perhatikan alur proses dan biaya yang harus dikeluarkan:

  1. Fotokopi KTP (2 buah) --> Rp 500
  2. Pemeriksaan kesehatan --> Rp 10.000
  3. Loket 8 (Asuransi) --> Rp 15.000
  4. Loket 1 (penambahan formulir, tidak bayar), disuruh ke loket pembayaran --> Rp 60.000 (SIM C)
  5. Loket 2 (ruang Teori) --> Mengisi formulir (tidak bayar)
  6. Ruang Tunggu --> Menunggu sesi pemotretan (tidak bayar)
  7. Dipanggil
  8. Dipotret
  9. Menunggu dipanggil
  10. Ambil SIM dengan foto wajahmu di sisi kirinya (kalau kamu melihat wajah orang lain di SIM itu, berati kamu salah ambil, hehe..)

Semua proses berlangsung paling lama 1 jam (dengan catatan pemohon pembuatan/perpanjangan SIM tidak terlalu banyak). Bayangkan kalau kita makan umpan di kail para calo, bisa rugi Rp 170.000! Wah, bisa buat nonton film, nongkrong di cafe, atau beli buku tuh!

Pelajaran yang saya petik dari mengurus perpanjangan SIM itu adalah, jangan keburu tergoda menjawab jika ada perugas yang menghampiri dan bertanya dengan manis, “mau dibantu?” Karena itu artinya dia sedang menawarkan “jasa calo”-nya. Petugas yang mengatakan kata itu bisa polisi dengan seragam cokelat, biru, atau seorang Provoost dengan baret birunya. Kalaupun mau dijawab, bilang saja “menunggu teman” atau basa-basi lainnya. Saya biasanya selalu berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam pusar prasangka, tapi itu nyatanya hal yang bisa membuat diri kita lebih aman.

Hmh, konyol juga ya, kita berusaha “aman” dari pihak yang semestinya membuat diri kita selalu merasa “aman”. Padahal kita bukan rampok atau koruptor.

***

Memang tidak semua polisi itu korup, tapi secara umum kita tahu banyak polisi yang korup.

Tanggal 30 kemarin teman saya Dicky (a.k.a Dicky Kopat) berkunjung ke kosan untuk bernostalgia, ngobrol ngalor-ngidul tentang kuliah dan teman-teman. Dicky yang sekarang S.H (Sarjana Hukum) ini kemudian nyeletuk tentang korupnya orang-orang hukum. Menurutnya, dia sekarang mulai percaya bahwa orang hukum ternyata banyak yang korup.

Dia sedikit bercerita tentang keluhan seorang temannya yang bekerja di sebuah firma hukum. Temannya bilang, praktek suap puluhan juta untuk memperlancar sebuah kasus hukum bukan sesuatu yang aneh. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi saya bisa melihat bagaimana kawan saya itu kemudian melemas. Mungkin minder dengan kenyataan bahwa dia sekarang adalah salah satu dari komunitas “orang hukum” itu. Padahal, saya ingat betul kawan saya itu dulu cukup teguh menangkis komentar orang tentang korupnya penegakan hukum di Indonesia.

Apa kita akan selalu memelihara kepesimisan semacam ini dan hidup dalam dunia penuh prasangka? Yang bener aja!